Umat Islam Buru Oknum Di Balik RUU HIP

- Minggu, 21 Juni 2020 | 11:28 WIB
Tony Rosyid (dok pribadi)
Tony Rosyid (dok pribadi)

Ada delapan maklumat MUI. Salah satunya meminta pihak berwajib mengusut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Siapa yang dituduh "para oknum" di balik RUU HIP itu? MUI harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kriteria siapa yang dianggap oknum itu. Jangan sampai aparat dan rakyat salah sasaran. Ini penting!

Kita coba tracking di parlemen. Pertama, dari fraksi mana yang mengusulkan RUU HIP pertama kali? Kedua, fraksi mana yang ngotot menolak TAP MPRS No 25 Tahun 1966 dan mengusulkan Trisula, lalu Ekasila yang menggiring ke makna gotong royong? Ketiga, siapa aktor penyusun draft RUU HIP? 

Bagi MUI, dan juga umumnya Umat Islam, masalah RUU HIP bukan hanya masalah materiil dan formilnya saja. Bukan pula soal prosesnya. Tapi akumulasi materiil, formil dan prosesnya menimbulkan dugaan adanya motif yang patut untuk diusut. 

MUI terlalu emosional. Tidak! Sikap MUI ini rasional. Agar dimasa depan tidak lagi ada pihak-pihak yang berupaya mensabotase makna luhur, apalagi mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Pesan yang ingin disampaikan MUI: jangan main-main dengan Pancasila. Anda utak utik Pancasila, maka anda akan berhadapan dengan umat Islam. 

Bela Pancasila gak harus bilang: "Aku Pancasila". Itu katrok! Apalagi munculnya saat pemilu. Sikap MUI dan Ormas-Ormas Islam saat ini itulah sikap pancasilais yang sesungguhnya. 

Kenapa MUI yang didukung ormas dan umat Islam menuntut untuk dilakukan pengusutan? Agar hukum itu ditegakkan. Karena, hal ini diatur dalam UU 27/1999 pasal 107 huruf d yang berbunyi: "barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun."

Tuntutan MUI tidak hanya rasional, tapi konstitusional. Usut pihak-pihak yang" diduga" berupaya mengganti Pancasila melalui RUU HIP. Ini adalah palanggaran terhadap UU 27/1999.

Tidak secara otomatis penyusun draft RUU jadi tersangka. Sabar! Perlu didalami motif dibalik usulan RUU HIP. Juga motif mengapa ngotot menolak TAP MPRS No 25 Tahun 1966. 

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Joe Biden is Not My President! Begitu Katanya...

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:22 WIB

PDIP Sendirian Hadapi Demo Umat Islam

Jumat, 26 Juni 2020 | 11:13 WIB

Angka Sempurna

Jumat, 26 Juni 2020 | 09:36 WIB

PDIP Diserang, PDIP Melawan

Kamis, 25 Juni 2020 | 11:40 WIB

Lagi

Kamis, 25 Juni 2020 | 10:18 WIB

Penyair Rendah Hati

Rabu, 24 Juni 2020 | 09:37 WIB

Siapa Memeras Pancasila?

Selasa, 23 Juni 2020 | 19:08 WIB

MUI Jangan Khianati Umat

Selasa, 23 Juni 2020 | 12:59 WIB

Menerawang Keindahan

Selasa, 23 Juni 2020 | 09:20 WIB

Guo Kai

Senin, 22 Juni 2020 | 11:31 WIB

Kenangan Aceh di Kota Tua Jakarta

Senin, 22 Juni 2020 | 10:26 WIB

Takut Informasi

Senin, 22 Juni 2020 | 09:42 WIB

Umat Islam Buru Oknum Di Balik RUU HIP

Minggu, 21 Juni 2020 | 11:28 WIB

Teka-Teki Deret Angka

Minggu, 21 Juni 2020 | 07:27 WIB

Kelirumologi Pukul-Rataisme

Sabtu, 20 Juni 2020 | 12:50 WIB
X