Kepada Sembilan Tokoh Oposisi, Rakyat Menaruh Harapan

- Kamis, 14 Mei 2020 | 10:34 WIB
Perppu Corona disahkan menjadi UU di DPR
Perppu Corona disahkan menjadi UU di DPR

DPR sepakat terima Perppu Corona. Kompak! Seluruh fraksi, kecuali PKS. PKS nampaknya masih konsisten menolak Perppu. 

Meski banyak pihak terus melakukan kritik dan penolakan terhadap Perppu corona yang dianggap sangat berbahaya ini, DPR gak peduli. Fakta gugatan sejumlah tokoh terhadap Perppu corona ke Mahkamah Konstitusi, sama sekali tak menjadi pertimbangan DPR. Tetap mengambil keputusan "menerima" sepenuhnya. Tok! 

Sikap DPR ini seperti antiklimaks. Gak dengar dan gak peduli pada suara rakyat. Tidak hanya kali ini saja. Soal Jiwasraya, ASABRI, carut marut BUMN lain, Omnibus law, ibu kota baru, kereta cepat, dan terbaru soal BPJS, DPR dianggap gak ada greget. Seperti beda kepentingan dengan rakyat. Wajar jika kemudian muncul banyak pertanyaan: DPR ini mewakili suara siapa?

Jika begitu, lalu apa yang bisa diharapkan dari DPR sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah? Keadaan ini membuat rakyat semakin "marah" dan "frustrasi" .

Sebenarnya, jangan juga salahkan DPR. Suara rakyat kan sudah "dibeli putus" saat pemilu. Untuk di daerah pesisir dan pegunungan satu suara 50 ribu. Di perkotaan harganya 100 Ribu. Kenapa masih nuntut? Kan sudah jual putus? Yang boleh nuntut itu investor. Mereka investasi dana di bursa pemilu. Cukup besar angkanya. Selesai pemilu, tinggal panen. Sementara rakyat sudah terima pembayaran di awal. Kenapa menuntut? 

Pemilu tak ubahnya seperti bursa saham. Berlaku hukum investasi. Rakyat curiga, banyak oknum di senayan yang telah bekerja untuk para investor. Kalau begitu, apa bedanya dengan direksi perusahaan? 

Satu harapan yang tersisa dari rakyat yaitu peran civil society. Masyarakat mesti hadir dan melakukan kontrol sendiri terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, rakyat berperan sebagai oposisi.

Ingat! Oposisi dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Agar pemerintah gak semakin jauh tersesat. Ini bukan makar!

Ketika lembaga yang punya otoritas dan diberi wewenang untuk melakukan peran kontrol ini tidak sepenuhnya berfungsi, maka rakyatlah yang turun tangan. Peran rakyat ini diperlukan agar kekuasaan tidak melampaui batas undang-undang dan sewenang-wenang. 

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Joe Biden is Not My President! Begitu Katanya...

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:22 WIB

PDIP Sendirian Hadapi Demo Umat Islam

Jumat, 26 Juni 2020 | 11:13 WIB

Angka Sempurna

Jumat, 26 Juni 2020 | 09:36 WIB

PDIP Diserang, PDIP Melawan

Kamis, 25 Juni 2020 | 11:40 WIB

Lagi

Kamis, 25 Juni 2020 | 10:18 WIB

Penyair Rendah Hati

Rabu, 24 Juni 2020 | 09:37 WIB

Siapa Memeras Pancasila?

Selasa, 23 Juni 2020 | 19:08 WIB

MUI Jangan Khianati Umat

Selasa, 23 Juni 2020 | 12:59 WIB

Menerawang Keindahan

Selasa, 23 Juni 2020 | 09:20 WIB

Guo Kai

Senin, 22 Juni 2020 | 11:31 WIB

Kenangan Aceh di Kota Tua Jakarta

Senin, 22 Juni 2020 | 10:26 WIB

Takut Informasi

Senin, 22 Juni 2020 | 09:42 WIB

Umat Islam Buru Oknum Di Balik RUU HIP

Minggu, 21 Juni 2020 | 11:28 WIB

Teka-Teki Deret Angka

Minggu, 21 Juni 2020 | 07:27 WIB

Kelirumologi Pukul-Rataisme

Sabtu, 20 Juni 2020 | 12:50 WIB
X