Penting Segera Integrasikan Wewenang dan Struktur PPID Penanganan COVID-19

- Senin, 20 April 2020 | 08:58 WIB
Hendra J Kede (dok pribadi)
Hendra J Kede (dok pribadi)

Bagi pembaca yang mengikuti tulisan penulis terkait COVID-19, tidaklah salah menilai banyak dari isi tulisan ini merupakan kutipan-kutipan dari beberapa tulisan terdahulu.

Penulis 'mengkonsolidasikan' beberapa tulisan dengan penekanan pada perlunya pengintegrasian wewenang dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik Negara yang ditugaskan Presiden menangani COVID-19, yaitu pengintegrasian wewenang dan struktur PPID Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19) disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kepres Nomor 7 Tahun 2020.

Dan juga mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapam Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Rezim Keterbukaan Inforrmasi Publik

Rezim pengelolaan informasi publik di Indonesia pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang melahirkan Pasal 28F mengalami perubahan 180 derajat dari sebelumnya, khususnya informasi yang yang dikuasai dan tersimpan dalam dokumen Badan Publik Negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN, dan BUMD, termasuk Parpol).

Sebelum Amandeman UUD NRI 1945 berlaku ketentuan bahwa seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen negara (pusat sampai desa) status dasarnya adalah tertutup, sehingga dan oleh karena itu tidak dapat diakses oleh masyarakat luas, tidak dapat disebar luaskan oleh dan kepada masyarakat luas. 

Jika akan dibuka kepada masyarakat luas, sehingga dan oleh karenanya dapat diakses dan disebarluaskan oleh dan kepada masyarakat luas, maka informasi tersebut terlebih dahulu harus diproses untuk dinilai apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk dibuka dan ditetapkan sebagai informasi terbuka secara administratif oleh pejabat yang berwenang.

Setelah Amandemen UUD NRI 1945 berlaku ketentuan sebaliknya yaitu bahwa seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen-dokumen negara (pusat sampai desa) status dasarnya adalah terbuka, sehingga dan oleh karena itu seluruhnya dapat diakses dan disebar luaskan oleh dan kepada masyarakat luas. 

Jika ada informasi yang akan Dikecualikan dari status terbuka (bisa dibaca: tertutup) maka informasi tersebut harus terlebih dahulu melalui proses untuk dinilai apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk Dikecualikan (bisa dibaca : ditutup dari publik). Setelah dinyatakan memenuhi syarat, harus ditetapkan secara administrasi oleh pejabat yang berwenang sebagai Informasi Yang Dikecualikan melalui Surat Keputusan penetapan.

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Joe Biden is Not My President! Begitu Katanya...

Kamis, 21 Januari 2021 | 13:22 WIB

PDIP Sendirian Hadapi Demo Umat Islam

Jumat, 26 Juni 2020 | 11:13 WIB

Angka Sempurna

Jumat, 26 Juni 2020 | 09:36 WIB

PDIP Diserang, PDIP Melawan

Kamis, 25 Juni 2020 | 11:40 WIB

Lagi

Kamis, 25 Juni 2020 | 10:18 WIB

Penyair Rendah Hati

Rabu, 24 Juni 2020 | 09:37 WIB

Siapa Memeras Pancasila?

Selasa, 23 Juni 2020 | 19:08 WIB

MUI Jangan Khianati Umat

Selasa, 23 Juni 2020 | 12:59 WIB

Menerawang Keindahan

Selasa, 23 Juni 2020 | 09:20 WIB

Guo Kai

Senin, 22 Juni 2020 | 11:31 WIB

Kenangan Aceh di Kota Tua Jakarta

Senin, 22 Juni 2020 | 10:26 WIB

Takut Informasi

Senin, 22 Juni 2020 | 09:42 WIB

Umat Islam Buru Oknum Di Balik RUU HIP

Minggu, 21 Juni 2020 | 11:28 WIB

Teka-Teki Deret Angka

Minggu, 21 Juni 2020 | 07:27 WIB

Kelirumologi Pukul-Rataisme

Sabtu, 20 Juni 2020 | 12:50 WIB
X