KASUS SUAP PAJAK: Pemeriksaan PT Johnlin Bukan pada Masa Angin Prayitno

- Senin, 26 Juli 2021 | 13:35 WIB
KASUS SUAP PAJAK: Pemeriksaan PT Johnlin Bukan pada Masa Angin Prayitno
KASUS SUAP PAJAK: Pemeriksaan PT Johnlin Bukan pada Masa Angin Prayitno

RAGUNAN, AYOJAKARTA — Tempo pemeriksaan pajak kontraktor tambang batu bara dari Johnlin Group, PT Johnlin Baratama, ternyata bukan terjadi pada masa Angin Prayitno Aji menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) Ditjen Pajak (DJP).

Posisi tersebut saat itu dijabat oleh Irawan, yang hingga kini masih aktif sebagai Direktur P2. Pada masa Irawan lah terbit Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) ke PT Johnlin, pelaksanaan pemeriksaan, sampai penghitungan besarnya pajak perusahaan.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang praperadilan penersangkaan Angin Prayitno Aji (Pemohon) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK/Termohon) dalam kasus suap pajak di Pengadilan Jakarta Selatan (PN Jaksel). Menurut rencana, Senin (26/7/2021) ini PN Jaksel akan membacakan kesimpulan.

“Sejak Januari 2019, Pak Angin sudah mutasi dari Direktur P2 ke Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Sementara itu, Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) PT Johnlin terbit Maret 2019,” kata Syaefullah Hamid dari SHP Law Firm, Penasihat Hukum Angin Prayitno Aji, Senin (26 Juli 2021).

Dia menambahkan berdasar ketentuan, Direktur P2 tidak dapat mengintervensi, memengaruhi, dan memerintahkan Tim Pemeriksa menentukan besar pajak perusahaan. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sampai menghitung pajak wewenang penuh Kasubdit Pengendali dan Tim Pemeriksa.

Dalam kasus dugaan suap pajak ini, seperti diketahui, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Dari DJP, ada 2 orang yaitu mantan Direktur P2 Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat P2 Dadan Ramdani.

Dari pihak luar ada 4 orang, yaitu 3 konsultan pajak yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi dan Agus Susetyo, dan 1 kuasa wajib pajak yaitu Veronika Lindawati. Adapun 3 perusahaan penyuap adalah PT Bank PAN Indonesia Tbk, PT Gunung Madu Plantations dan PT Johnlin Bharatama.

Dari ke-6 tersangka itu, hanya Direktur P2 DJP yang ditahan sejak 4 Mei 2021. Hanya 6 orang itu yang dijadikan tersangka. KPK tidak menjadikan Tim Pemeriksa kasus tersebut, yang terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan 2 orang anggota tim, sebagai tersangka.

“Setidaknya ada 2 orang Tim Pemeriksa yang sudah terbukti menerima duit justru tidak dijadikan tersangka, yaitu Yulmanizar alias Deden Suhendar dan Febrian. Satu lagi Wawan Ridwan juga disebut KPK menerima duit, tetapi sampe sekarang tidak ditetapkan sebagai tersangka,” sambung Syaefullah.

Halaman:

Editor: Eries Adlin

Tags

Terkini

Pesawat Rimbun Air Hilang Kontak, Diduga Tabrak Gunung

Rabu, 15 September 2021 | 11:18 WIB

Kartu Prakerja Gelombang 21 Bakal Dibuka, tapi Kapan?

Rabu, 15 September 2021 | 11:09 WIB
X