Bakal Diberlakukan di 44 Kota dan 6 Provinsi Jawa dan Bali, Apa Itu PPKM Darurat?

- Rabu, 30 Juni 2021 | 16:30 WIB
Ilustrasi (Pixabay)
Ilustrasi (Pixabay)

TEBET, AYOJAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat secara ketat menyusul lonjakan kasus positif dan kematian akibat Covid-19 di Tanah Air yang semakin mengkhawatirkan. Kebijakan itu dikabarkan akan disebut sebagai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berlaku per Rabu (30/6).

Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Windhu Purnomo justru khawatir PPKM Darurat hanyalah perubahan istilah. Sementara, esensi dari kebijakan pembatasan belum menunjukkan respons yang kuat untuk menghadapi laju penularan Covid-19.

"Apa isi dari PPKM darurat? Jangan-jangan cuma ganti nama doang, tetapi esensinya belum menunjukkan respons yang kuat terhadap tingkat risiko penularan virus yang luar biasa tinggi di masyarakat," ujar Windhu saat dihubungi Republika.co.id-jejaring ayojakarta.com, Selasa (29/6).

Windhu mengkritik, pemerintah suka bermain nama atau istilah mengenai pembatasan sosial, tetapi lemah dalam esensi. Menurutnya, pemerintah sering tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan.

Seharusnya, dia melanjutkan, apa pun nama kebijakannya harus mampu membuat minimal 70 persen penduduk/warga tinggal di rumah (stay at home) dengan durasi dua kali masa infeksius virus, yaitu selama 21-28 hari. Sebab, ia menyebutkan di dalam wilayah kesatuan epidemiologi minimum tingkat kota/kabupaten, paling banyak hanya 30 persen penduduk yang boleh melakukan mobilitas untuk keperluan yang sangat esensial, seperti berkaitan dengan pelayanan kesehatan, penyediaan bahan pokok, energi, hingga komunikasi. Pemenuhan kebutuhan sangat esensial ini bisa dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat.

"Sedangkan, semua aktifitas non-esensial harus dinonaktifkan," ujarnya.

Windhu berharap kebijakan baru nanti ini benar-benar signifikan bisa memaksa 70 persen warga untuk tetap berada di rumah saja. Dengan begitu, ia menambahkan, virus bisa ditekan penularannya sedikitnya dalam 2 pekan menjadi 1/4-1/5 dari jumlah kasus saat ini, kemudian dalam 4 pekan menjadi 1/9-1/10 nya.

Adapun, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berharap PPKM Darurat bisa membatasi mobilitas penduduk hingga 100 persen selama dua pekan. Sebelumnya, PB IDI juga telah merekomendasikan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan.

"Dengan kondisi darurat seperti ini, baiknya (pembatasan mobilitas saat PPKM Darurat) 100 persen selama waktu tertentu, misalnya dua pekan di daerah-daerah lonjakan yang sangat tinggi," ujar Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (29/6).

Halaman:

Editor: Husnul Khatimah

Tags

Terkini

Virus Corona Tak Akan Hilang, Begini Pesan Dokter Reisa

Selasa, 28 September 2021 | 11:59 WIB

Mudah, Begini Cara Cek NIK KTP Secara Online

Selasa, 28 September 2021 | 09:19 WIB

Kematian Anak Akibat Covid-19 Tinggi

Selasa, 28 September 2021 | 08:26 WIB

Menkes Sebut PTM Bakal Ditiadakan Jika Terjadi Hal Ini

Selasa, 28 September 2021 | 06:55 WIB

Polisikan Fatia dan Haris Azhar , Ini Kata Luhut

Senin, 27 September 2021 | 14:57 WIB

Covid-19 Akan Melemah dan Jadi Flu Biasa Kata Ahli

Minggu, 26 September 2021 | 14:57 WIB

Tanya Jawab BSU atau BLT Pekerja Tahap 4 dan Tahap 5

Sabtu, 25 September 2021 | 15:37 WIB
X