Tolak RUU HIP, Habib Aboebakar: Alhamdulillah, Maklumat MUI Sejalan Kekhawatiran PKS

- Senin, 15 Juni 2020 | 09:43 WIB
Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy (Dok pribadi)
Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy (Dok pribadi)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat mengapresiasi maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia No. Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pada pokok pikirannya, MUI menilai bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.

"Sebenarnya ini sangat sejalan dengan kekhawatiran PKS selama ini, karenanya PKS keukeuh menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, suara para ulama sejalan dengan suara PKS," kata Ketua DPP PKS Wilayah Daerah (Wilda) Kalimantan, Aboebakar Alhabsyi melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Minggu (14/6/2020) malam.

"Tentunya ini akan menambah spirit untuk kami, ini menjadi energi tambahan untuk lebih lantang menyuarakan pelarangan komunisme di Indonesia, utamanya dalam RUU HIP," sambung Habib Aboebakar sapaan  ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu. 

Bagi PKS, lanjut anggota Komisi III DPR itu, Pancasila adalah nilai mati. Sebab itulah PKS bersama para ulama akan mengawal Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

"Dan tentunya kita tidak ingin mengulang sejarah, ketika para ulama kita dibantai oleh PKI. Oleh karenanya jika ada RUU HIP, sudah menjadi kewajiban kita memasukkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sebagai salah satu sumber rujukan," tegasnya. 

MUI juga menilai memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh UUD Tahun 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada lima sila tersebut," tulis pernyataan sikap MUI yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas.

MUI juga meminta fraksi-fraksi di DPR untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 khususnya.

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Polisikan Fatia dan Haris Azhar , Ini Kata Luhut

Senin, 27 September 2021 | 14:57 WIB

Covid-19 Akan Melemah dan Jadi Flu Biasa Kata Ahli

Minggu, 26 September 2021 | 14:57 WIB

Tanya Jawab BSU atau BLT Pekerja Tahap 4 dan Tahap 5

Sabtu, 25 September 2021 | 15:37 WIB

Hampir di 1.300 Sekolah Ditemukan Klaster Covid-19

Kamis, 23 September 2021 | 13:34 WIB
X