Komisi X DPR: Realokasi Anggaran untuk COVID-19 Belepotan

- Senin, 20 April 2020 | 15:28 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih
Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih

JAKARTA. AYOJAKARTA.COM -- Kebijakan pemerintah memotong anggaran triliunan dari para mitra Komisi X DPR, mendapat dikritik. 

Terlebih, muncul rumor alokasi anggaran untuk perusahaan berbau nepotis dari lingkungan istana, yang disinyalir milik salah seorang Staf Khusus Presiden.  

“Belum jelas realokasi pemotongan dari para mitra secara detail, malah muncul kabar-kabar miring, artinya realokasi ini belepotan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih di Semarang, Senin (20/4/2020).     

Akhir Maret lalu, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi jilid 3 menghadapi terjangan wabah COVID-19 yang diklaim akan menggoyang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.   

“Buntutnya terjadi pemotongan anggaran di sana-sini, termasuk mitra komisi X,” kata Fikri.

Fikri merujuk pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN 2020 sebagai peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.   

“Perubahan APBN 2020 tanpa melalui proses pembahasan di DPR Ini yang jadi bermasalah,” cetusnya. 

Ia menambahkan soal sifat Perppu yang dapat langsung berlaku begitu terbit, tanpa menunggu persetujuan DPR.  “Sehingga, kemudian Perpres nomor 54/2020 menjadi landasan untuk merombak APBN,” terangnya. 

Lebih jauh Fikri merinci pemotongan anggaran terjadi pada semua Kementerian/ Lembaga yang menjadi mitra Komisi X DPR, yakni Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpusnas.  

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Tanya Jawab BSU atau BLT Pekerja Tahap 4 dan Tahap 5

Sabtu, 25 September 2021 | 15:37 WIB

Hampir di 1.300 Sekolah Ditemukan Klaster Covid-19

Kamis, 23 September 2021 | 13:34 WIB
X