Badan Pusat Legislasi Nasional ala Jokowi Harus Diisi Profesional Hukum

- Senin, 14 Oktober 2019 | 15:58 WIB
Joko Widodo/Net
Joko Widodo/Net

JAKARTA. AYOJAKARTA.COM -- Salah satu program andalan Joko Widodo dalam Pemilu 2019 lalu, adalah pembentukan Pusat Legislasi Nasional. Melalui lembaga atau badan ini diharapkan tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih antar-institusi.

Posisi lembaga ini, saat Pemilu lalu disebutkan berada langsung di bawah koordinasi presiden. Bahkan, telah diakomodasi melalui UU 15/2019 tentang Perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pekan lalu diundangkan. 

Terkait hal tersebut, peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi memandang, terpenting perlu dipastikan lembaga tersebut dipimpin oleh kalangan profesional yang memang mengerti seluk beluk dan pokok persoalan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebab, tugas lembaga ini sangat berat untuk memastikan penataan regulasi dari pusat hingga daerah berjalan dengan baik dan maksimal. 

"Tidak bisa dibayangkan jika lembaga strategis yang menentukan hitam putihnya pemerintahan Jokowi ini diisi oleh kalangan di luar profesional di bidang hukum," ujar Ferdian dalam keterangannya kepada Ayojakarta. 

Ferdian menjabarkan, pimpinan lembaga ini harus mampu mengharomikan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di internal kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam tugas legislasi eksekutif seperti pembentukan peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), peraturan lembaga negara, termasuk peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) se-Indonesia. 

Ia mengingatkan, banyak sekali utang legislasi eksekutif yang merupakan atribusi dari UU belum diselesaikan oleh pemerintah. Akibatnya, efektivitas UU menjadi taruhannya. 

Tak hanya itu, menurut dia, lembaga baru ini harus membuat big data di bidang legislasi/regulasi sebagai alat untuk memetakan berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk melakukan "preview executive" terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan disahkan oleh DPRD dan kepala daerah. 

Ferdian menekankan, belajar dari polemik UU KPK, RUU KUHP dan sejumlah RUU lainnya di penghujung periode pertama Jokowi beberapa waktu lalu, lembaga baru ini harus membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam menyampaikan masukan dan kritik dalam proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Ia menilai lembaga baru ini cukup strategis dan menjadi ujung tombak bagi Presiden Jokowi yang selama lima tahun terakhir cukup lemah di bidang politik hukum. 

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Covid-19 Akan Melemah dan Jadi Flu Biasa Kata Ahli

Minggu, 26 September 2021 | 14:57 WIB

Tanya Jawab BSU atau BLT Pekerja Tahap 4 dan Tahap 5

Sabtu, 25 September 2021 | 15:37 WIB

Hampir di 1.300 Sekolah Ditemukan Klaster Covid-19

Kamis, 23 September 2021 | 13:34 WIB
X