Ini Pasal-pasal Krusial yang Disarankan Masuk RUU Ibu Kota Negara

- Selasa, 10 September 2019 | 11:42 WIB
Emrus Sihombing/Jpnn
Emrus Sihombing/Jpnn

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Draf RUU tentang pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) bisa jadi selesai disusun dan diajukan ke DPR RI di penghujung tahun ini. Setelah itu dimulailah pembahasan sebelum disahkan menjadi UU. 

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, menyatakan, dari perspektif komunikasi politik ada beberapa pasal krusial yang perlu dimuat dalam RUU agar ibu kota negara yang bersih, hijau, smart,  indah, teratur dan memiliki peradaban tinggi, dapat direalisasikan di Kaltim. 

Pertama, ia sarankan agar RUU memuat aturan yang bisa mencegah adanya kampanye pembatalan pembangunan ibu kota negara yang baru dalam Pilpres-Pilpres mendatang. 

"Hal ini sangat penting agar ke depan pembangunan ibu kota negara tidak dipolitisasi dalam agenda politik lima tahunan, sehingga tidak terjadi seperti di Jakarta mengkampanyekan penghentian pembangunan di area reklamasi," terang Emrus lewat pesan elektronik. 

Kedua, dalam RUU dicantumkan interval waktu pembangunan selesai paling lambat 20 tahun, misalnya, setelah ditetapkan dalam UU. 

Ketiga, dalam RUU diatur agar setiap presiden terpilih wajib menyelesaikan pembangunan ibu kota negara per lima tahun yang sudah ditetapkan atau diagendakan dalam RUU Ibu Kota Negara. 

Keempat, dalam RUU ini harus diatur bahwa Gubernur atau Kepala Daerah pertama dari ibu kota baru itu ditetapkan oleh Presiden, dan untuk selanjutnya dipilih langsung oleh warga masyarakat yang memiliki KTP di wilayah ibu kota negara.  

"Lebih menarik lagi bila Gubernur ibu kota negara dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia pada pemilu serentak lima tahunan. Dengan demikian, Gubernur sebagai pimpinan ibu kota negara Republik Indonesia, sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia. Atau kemungkinan lain, Gubernur ditetapkan dan diberhentikan oleh presiden. Jadi, pimpinan ibu kota negara setingkat menteri," saran Emrus. 

Kelima, dalam RUU IKN, ibu kota terdiri lima Kota Madya yang masing-masing dipimpin seorang Walikota, tanpa Wakil Walikota. Atau, IKN hanya terdiri dari satu Kota Madya tanpa Walikota. 

Halaman:

Editor: Aldi Gultom

Tags

Terkini

3 Doa yang Dianjurkan Diamalkan di Hari Jumat

Jumat, 17 September 2021 | 07:39 WIB
X