Pengusaha Minta Pemerintah Sanksi Anies karena Naikkan UMP Jakarta, Kemenaker: Kami Koordinasi Kemendagri

- Selasa, 21 Desember 2021 | 18:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Instagram @aniesbaswedan)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Instagram @aniesbaswedan)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM—Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah untuk memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sanksi untuk Anies.

Sebab, Kemenaker menilai Anies telah melanggar aturan ketika merevisi besaran kenaikan UMP menjadi 5,1 persen dari sebelumnya 0,85 persen.

"Pada prinsipnya, kami akan mengkoordinasikan hal-hal yang bertentang dengan kebijakan dengan Kemendagri," kata Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap ketika ditanya sanksi untuk Anies, Senin (20/12/2021).

Baca Juga: Cerita Anies yang Didukung Buruh tapi Terancam Didugat Pengusaha Gara-gara Naikkan UMP 2022

Melansir Republika-jaringan Ayojakarta.com, Selasa (21/12), sanksi terhadap Anies, akan diberikan Kemendagri.

Sebab, semua hal yang menyangkut pemerintah daerah berada di bawah kewenangan Kemendagri.

Adapun bentuk sanksinya sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa gubernur yang tak menjalankan program strategis nasional dapat dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen.

Halaman:

Editor: Rahajeng Pramesi

Sumber: Republika

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Aduh!  Brian Personil SO7 Hengkang, Ada Apa?

Rabu, 11 Mei 2022 | 15:25 WIB

Polri Tembak Mati Satu DPO Kelompok Teroris MIT

Jumat, 29 April 2022 | 07:55 WIB
X