Meresahkan Masyarakat, Pinjol Ilegal Bakal Segera Ditertibkan

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 13:03 WIB
Pinjaman Online (Ilustrasi/Pixabay)
Pinjaman Online (Ilustrasi/Pixabay)

TEBET, AYOJAKARTA -- Polri akan bertindak tegas terhadap pinjaman online (Pinjol) ilegal atau bodong yang kerap meresahkan masyarakat.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan petugas kepolisian akan menindak tegas financial technology 'peer to peer lending' (fintech P2P lending) atau biasa dikenal pinjaman online (Pinjol) ilegal yang kerap meresahkan masyarakat.

"Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif," ujarnya, dikutip dari laman resmi Humas Polri, Rabu 13 Oktober 2021.

Sigit menjelaskan, Pinjol juga dianggap merugikan masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Pelaku kejahatan Pinjol kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari Pinjol.

Pelaku kejahatan Pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak di masa pandemi saat ini.

"Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," katanya.

Menurut Sigit, Pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, pasalnya data diri korban akan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Bahkan, ada beberapa kasus masyarakat yang nekat bunuh diri lantaran tidak mampu membayar bunga yang besar dari Pinjol ilegal tersebut.

Hingga bulan Oktober 2021, Polri mencatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan Pinjol Ilegal. Dalam rinciannya, sebanyak 91 kasus di antaranya telah selesai, lalu 278 kasus tengah dalam proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Sigit juga menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi, serta literasi digital kepada masyarakat terkait bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi Pinjol.

Halaman:

Editor: Firda Puri

Tags

Terkini

Hore! Anak di Bawah 12 Tahun Kini Boleh Naik KRL

Jumat, 22 Oktober 2021 | 06:15 WIB

Ini Besaran Gaji PNS untuk Lulusan SMA atau SMK

Kamis, 21 Oktober 2021 | 12:17 WIB

Ini Pelonggaran Aktivitas PPKM Level 2 dan 3

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:19 WIB
X