Anies Diminta Lunasi Biaya Komitmen Penyelenggaraan Formula E

- Senin, 13 September 2021 | 19:18 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Dokumen Istimewa)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Dokumen Istimewa)

TEBET, AYOJAKARTA - Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melunasi biaya komitmen atau commitment fee untuk penyelenggaraan Formula E selama lima musim. Jika tidak, Anies bisa diseret ke Pengadilan Internasional.

Hal ini diketahui berdasarkan surat laporan Dispora mengenai kegiatan Formula E kepada Anies yang dilayangkan pada 15 Agustus 2019. Dalam surat tersebut disampaikan seluruh commitment fee yang harus segera dilunasi Anies sampai musim 2023/2024.

Biaya yang harus segera disetorkan di antaranya adalah untuk sesi 2019/2020 sebesar 20 juta pound sterling, sesi 2020/2021 22 juta pound sterling, sesi 2021/2022 24,2 juta pound sterling, sesi 2022/2023 26,6 juta pound sterling, dan sesi 2023/2024 29,2 juta pound sterling.

"Berdasarkan hasil kajian terhadap draf nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Formula E Limited terdapat kewajiban yang harus dibayar oleh Pemprov DKI berupa biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut," demikian bunyi surat itu, dikutip Suara.com-jejaring Ayojakarta pada Senin (13/9/2021). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 92 ayat (6), jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak bisa melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Pengecualian diberikan apabila kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.

Selain itu, hal ini juga sudah tercantum dalam MoU atau nota kesepahaman antara Anies dan Formula E Operation (FEO). Dengan demikian, maka Anies wajib membayar commitment feeFormula E sesi 5 tahun sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022 mendatang.

Konsekuensinya, gelaran Formula E di ibu kota bisa dianggap sebagai wanprestasi. Bahkan lebih jauhnya, Anies bisa digugat dalam arbitrase internasional.

"Dengan ditandatanganinya perikatan MoU, maka Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai yang diperjanjikan," lanjut bunyi surat itu.

Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai wanprestasi yang dapat digugat di arbitrase internasional di Singapura.

Halaman:

Editor: Firda Puri

Sumber: Suara.com

Tags

Terkini

Kusir Kuda di Jakarta Kini Punya SIM, Lho!

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:00 WIB

KJP Plus Tahap 1 Oktober 2021 Cair Hari Ini untuk SD

Jumat, 15 Oktober 2021 | 12:03 WIB

Ini Alasan Pengemudi BMW Tabrak Polisi di Jaksel

Selasa, 12 Oktober 2021 | 12:56 WIB

PPKM Level 3 Lagi di DKI Jakarta sampai 18 Oktober

Rabu, 6 Oktober 2021 | 17:18 WIB
X