Komunitas Betawi dan Stand Up Comedy Diajak Evaluasi Penyelenggaran Pemilu 2019

- Senin, 18 November 2019 | 14:49 WIB
Ilustrasi Pemilu/Antara
Ilustrasi Pemilu/Antara

JAKARTA TIMUR, AYOJAKARTA.COM -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Timur bersama sejumlah komunitas Betawi mulai dari seniman lenong hingga stand up comedy menggelar evaluasi tahun Pemilu 2019 lalu.
 
"Hari ini kita mulai menggelar silaturahmi dengan sejumlah seniman dan tokoh Betawi di Jakarta Timur yang berbasis komunitas, sebab mereka memiliki kapasitas bergabung sebagai pengawas Pemilu," kata Ketua Bawaslu Jakarta Timur, Sahroji, dalam acara "Pengembangan Pengawasan Partisipatif Melalui Sarana Budaya" di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Senin (18/11/2019). 
 
Acara yang diikuti puluhan peserta dari komunitas Betawi, komunitas lenong, pantun Betawi dan komunitas stand up comedy dari kalangan pemuda Betawi digelar melalui dengar pendapat serta pertunjukkan kesenian Betawi.
 
Kegiatan itu juga diwarnai sejumlah masukan dari para peserta mengenai kelemahan dalam sistem Pemilu DPR, DPRD, DPD dan Pilpres 2019 lalu.
 
"Yang krusial adalah potensi politik uang dalam kegiatan bazar. Ke depan perlu ada aturan pemilu yang jelas tentang bazar yang sangat rawan politik uang. Misalnya berkaitan dengan harga yang sangat murah dari pasaran. Penyelenggaranya juga perlu diatur secara jelas," kata Danang, peserta dari Komunitas Lenong. 
 
Kritik juga dilontarkan perwakilan dari Komunitas Stand Up Comedy Jakarta Timur, Alif Baihaki, yang meminta adanya aturan yang jelas terkait kampanye di sejumlah sekolah atau lembaga pendidikan.
 
"Misalnya caleg yang berkampanye di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merupakan tempat belajar pra sekolah, apakah ini juga harus dilarang," kata Alif.
 
Pria yang akrab disapa Alip ini merupakan salah satu pelawak tunggal atau komika muda jebolan komunitas Stand Up Indo Jakarta Timur.

Alip meminta kampanye di sejumlah kampus di Jakarta juga perlu diatur secara jelas oleh undang-undang pemilu, sebab seluruh mahasiswa telah memiliki hak pilih.
 
Sementara, peserta lainnya mengeluhkan lemahnya pola koordinasi potensi pelanggaran pemilu pada tataran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 
Menanggapi hal itu, Sahroji mengaku akan menampung masukan yang bersifat positif bagi perbaikan pemilu ke depan.
 
"Kita belum tahu apakah pemilu akan diselenggarakan serentak lagi pada 2024, atau justru digelar terpisah pada 2022. Yang jelas seluruh komunitas ini merupakan aset potensial yang bisa kita libatkan dalam pemilu mendatang," ujarnya.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Terkini

Warga Jatinegara Dapat Bantuan 20 Gerobak UMKM

Senin, 23 Agustus 2021 | 18:34 WIB

KJP Plus Agustus 2021 Cair, Yuk Cek Rekening Bank DKI

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 06:44 WIB

KJP Agustus 2021: Mungkinkah Cair Pekan Ini?

Rabu, 11 Agustus 2021 | 17:14 WIB

KJP Plus Agustus 2021 Bisa Cair Pekan Ini?

Senin, 9 Agustus 2021 | 06:03 WIB
X