Revisi Target dan Sasar Kelas Menengah, Rumah DP 0 Rupiah Tak Laku? Begini Kritik Anggota DPRD

- Rabu, 17 Maret 2021 | 11:07 WIB
Revisi Target dan Sasar Kelas Menengah, Rumah DP 0 Rupiah Tak Laku? Begini Kritik F-PSI DPRD DKI
Revisi Target dan Sasar Kelas Menengah, Rumah DP 0 Rupiah Tak Laku? Begini Kritik F-PSI DPRD DKI

GAMBIR, AYOJAKARTA.COM - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, menyoroti adanya sejumlah perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Salah satu perubahan tersebut, yakni terdapatnya perbedaan kriteria penghasilan yang dapat menikmati program rumah DP 0 rupiah.

"Di Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan. Sedangkan di perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp14 juta per bulan," ucap anggota Fraksi PSI DKI, Eneng Malianasari," Rabu (17/3/2021).

Sebagai catatan, batas maksimal penghasilan Rp7 juta tersebut merupakan salah satu program kampanye Anies-Sandi. Eneng menjelaskan bahwa belum ada penjelasan dari Pemprov DKI terkait perubahan tersebut.

"Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit," katanya.

Anggota Komisi B ini berpendapat, kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat masyarakat kelas menengah ke bawah nantinya bakal tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi.

"Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?" ujar Eneng.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan, pihaknya sudah memperhitungkan perubahan batas penghasilan masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas DP 0 rupiah ini antara lain, agar pembayaran cicilan per bulannya lancar.

"Jadi memang itu membutuhkan penilaian yang mencukupi agar proses pembangunannya bisa lancar, agar pembayaran iurannya bisa terpenuhi," kata Riza kepada wartawan, Senin (15/3/2021) lalu. 

Halaman:

Editor: Husnul Khatimah

Tags

Terkini

Kasus Pengadaan Tanah, Anies Dicecar 8 Pertanyaan di KPK

Selasa, 21 September 2021 | 16:47 WIB
X