Paparkan Kegiatan Prioritas Banjir, Kadis SDA DKI Malah Disinggung Temuan BPK 2016

- Selasa, 16 Maret 2021 | 10:17 WIB
Koordinasi Kegiatan PEN dalam rangka persiapan 942-DV Project/dok: Instagram @dinas_sda
Koordinasi Kegiatan PEN dalam rangka persiapan 942-DV Project/dok: Instagram @dinas_sda

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melalui akun Instagramnya @dinas_sda membagikan rencana kegiatan prioritas pengendalian banjir, Senin (15/3/2021). Sedikitnya empat kegiatan yang akan dilakukan dengan nama 942-DV Project.

Alih-alih memaparkan program, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faisal malah disinggung warganet. Saat menjabat Kepala Dinas Bina Marga, anak buah Anies Baswedan itu ditanyakan soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016.

"Kemarin, 14 Maret 2021 Kepala Dinas Sumber Daya Air melakukan koordinasi kegiatan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk Infrastruktur Pengendali Banjir," tulis akun @dinas_sda.

Kegiatan tersebut dalam rangka persiapan 942-DV Project. 942-DV Projects adalah kegiatan superprioritas Dinas Sumber Daya Air yaitu:
1. Pembangunan dan rehabilitasi 9 Polder
2. Pembangunan 4 Waduk
3. Revitalisasi 2 Kali
4. Peningkatan sistem drainase vertikal

"Kegiatan tersebut segera dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021," lanjut akun itu.

Lebih dari 80 warganet menyukai postingan tersebut. Namun, ada beberapa komentar yang justru malah mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016 saat Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faisal menjabat Kepala Dinas Bina Marga.

Akun @tricahyoarema membagikan beberapa kejanggalan terkait temuan BPK perwakilan DKI Jakarta TA 2016. "Terkait Temuan BPK Perwakilan DKI Jakarta TA 2016, JPM Pertanyakan Rekam Jejak Kadis SDA, Saat Menjabat Kadis Bina Marga," tulis @tricahyoarema.

Sejumlah kejanggalan yang ditemukan BPK Perwakilan DKI Jakarta antara lain dokumen proses penganggaran diketahui UPT Alkal Dinas Bina Marga menggunakan uraian harga dari PT DMU, juga digunakan dalam proses negoisasi di LKPP dicantumkan dalam e-Katalog. Padahal, PT DMU belum terdaftar sebagai agen/distributor pada Kementerian Perdagangan, namun ternyata barang diserahkan ke Dinas Bina Marga diduga tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan ditayangkan dalam e-Katalog.

Akun lainnya @fadelprayoga juga mempertanyakan tanggapan Yusmada soal temuan BPK itu. "Gimana pak tanggapannya soal temuan BPK tahun 2016 saat bapak menjabat Kadis Bina Marga?" katanya.

Halaman:

Editor: Husnul Khatimah

Tags

Terkini

Anies Resmikan Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Tarakan

Selasa, 28 September 2021 | 17:02 WIB

Kasus Pengadaan Tanah, Anies Dicecar 8 Pertanyaan di KPK

Selasa, 21 September 2021 | 16:47 WIB
X