DPR Sebut POP Bikin Gaduh Dunia Pendidikan

- Senin, 27 Juli 2020 | 13:13 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (dok Kemendikbud)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (dok Kemendikbud)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM-- Program Organisasi Penggerak (POP) gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mendapat sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Ali Zamroni menilai program tersebut hanya membuat kegaduhan.

Selain memunculkan kontroversi, program POP dianggap hanya menghabiskan dana APBN hingga Rp600 miliar. POP dibuat Nadiem dengan tujuan memberikan pelatihan atau pendampingan bagi guru penggerak agar bisa meningkatkan kualitas para murid.

Tentu POP ini mengajak organisasi masyarakat yang notabene juga berkecimpung di dunia pendidikan. Namun pada kenyataannya setelah proses pendaftaran, ada tiga ormas yang menyatakan mengundurkan diri dari POP yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah dan PGRI.

“Yang kita telah ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak Lolosnya Beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain-lain,” kata Alim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Semestinya yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation bukan NU, Muhammadiyah dan PGRI, tambahnya. Ali sendiri merasa tidak kaget dengan kegaduhan yang dibuat Nadiem sekarang. Sebab menurutnya Nadiem telah banyak membuat gaduh bahkan sejak dilantik.

Mulai dari perombakan pada pejabat esselon I dan esselon II di Kemendikbud hingga akhirnya mengganti dengan pejabat anyar.

Menurutnya hal tersebut membuat adanya adaptasi serta kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran kemendikbud yang mendapatkan teguran Presiden Jokowi.

Selain itu juga ada soal penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang diprotes oleh pegiat Pendidikan Non Formal, kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, kerja sama Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerja sama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

“Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menterinya sendiri,” pungkasnya

Halaman:

Editor: Budi Cahyono

Tags

Terkini

Kasus Pengadaan Tanah, Anies Dicecar 8 Pertanyaan di KPK

Selasa, 21 September 2021 | 16:47 WIB
X