Tuai Polemik, DPR Bakal Ganti RUU HIP Jadi RUU BPIP

- Jumat, 17 Juli 2020 | 12:35 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Youtube DPR RI)
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Youtube DPR RI)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dipastikan akan digantikan dengan dengan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Keterangan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terkait rencana pergantian tersebut. Namun mekanisme pergantian itu baru akan dilakukan saat DPR membuka kembali masa sidang setelah reses.

Dasco mengatakan, sikap pemerintah yang mengusulkan adanya RUU BPIP sebagai bentuk penolakan terhadap RUU HIP, menjadikan RUU HIP tidak bisa lagi dibahas. Sebab, RUU BPIP itu yang kemudian menjadi jawaban pemerintah atas RUU HIP.

"Ya kita kan minta sikap pemerintah terhadap RUU HIP sampai dengan akhir masa sidang, kita kan menunggu surpres dan DIM. Tetapi kemudian pemerintah memberikan surpres dan rancangannya itu adalah Rancangan Undang-Undang BPIP sehingga otomatis Rancangan Undang-Undang HIP itu tidak bisa dipakai lagi. Sehingga nanti yang kemudian kita bahas adalah Rancangan Undang-Undang BPIP," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Dasco berujar, setelah reses DPR baru akan membahas mengenai mekanisme pergantian dari RUU HIP menjadi RUU BPIP. Namun, meski kemudian diganti DPR tidak akan langsung melakukan pembahasan RUU BPIP, melainkan akan meminta masukan masyarakat terhadap pasal-pasal di RUU tersebut.

Dasco mengatakan, substansi antar RUU HIP dan RUU BPIP berbeda. Di mana RUU BPIP hanya memuat aturan soal lembaga BPIP untuk memperkuat dan menyosialisasikan Pancasila yang sudah final.

"Setelah mekanisme itu sudah dilakukan dan sudah diganti, kita tidak akan membahas, kemudian kita akan minta pendapat masyarakat. Kita akan buka sekian belas pasal itu untuk kemudian silakan masyarakat memberikan masukan apalagi substansinya sudah berbeda dengan HIP," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sudah dapat diakhiri. Sebaliknya pemerintah kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

Namun, Puan belum menegaskan secara detail apakah usulan RUU BPIP dari pemerintah tersebut sebagai pengganti RUU HIP atau bukan. Saat konferensi pers Puan belum memastikan akan mencabut RUU HIP atau tidak. Sehingga posisi RUU HIP di DPR itupun terkesan menggantung.

Halaman:

Editor: Budi Cahyono

Tags

Terkini

Kasus Pengadaan Tanah, Anies Dicecar 8 Pertanyaan di KPK

Selasa, 21 September 2021 | 16:47 WIB
X