Penumpang Soetta Membludak, PPP: Jangan Sampai Surat Tugas Hanya Siasat Mudik

- Jumat, 15 Mei 2020 | 13:49 WIB
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Antrean dan kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta sebetulnya tak perlu terjadi jika Angkasa Pura siap mengantisipasi lonjakan jumlah calon penumpang, imbas relaksasi transportasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain itu, lemahnya koordinasi antara pihak bandara, maskapai dan tim kesehatan juga memicu terjadinya kerumunan massa yang tidak memperhatikan phisycal distancing dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020).

"Terlebih protokol kesehatan diabaikan. Kami sebagai anggota Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini. Pun demikian dengan BUMN Transportasi ASDP, DAMRI, PPD, PT KAI untuk mengantisipasi hal serupa," kata Baidowi.

Baidowi juga menyoroti orang di dalam kerumunan tersebut yang disebut mengantongi surat tugas. Menurutnya, proses mendapatkan surat tugas harus ditelusuri guna mencegah modus penyalahgunaan untuk berpergian ke kampung halaman alias mudik.

"Banyaknya warga yang mengantongi surat tugas patut ditelusuri jangan sampai hanya kamuflase sebagai siasat untuk mudik. Persoalan tersebut ditambah dengan beredarnya jual beli surat sehat dari pihak tertentu. Membuktikan bahwa ada oknum yang berusaha mengambil keuntungan di balik persoalan ini," tutur Baidowi.

Ia mengingatkan, jumlah kasus positf COVID-19 masih terus bertambah. Maka dari itu menjadi wajar apabila pengajuan maupun perpanjangan penerapan PSBB dapat terus dilakukan.

Baidowi juga tidak ingin nantinya kemudahan akses transportasi usai aturannya direlaksasi justru berdampak terhadap peningkatan angka penularan COVID-19.

"Membludaknya jumlah orang yang melakukan perjalanan berpotensi menjadi pemicu penyebaran COVID-19. Karena itu, kontrol kesehatan harus benar-benar dilakukan secara ketat tidak sekadar memenuhi syarat formalitas saja," katanya.

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Kasus Pengadaan Tanah, Anies Dicecar 8 Pertanyaan di KPK

Selasa, 21 September 2021 | 16:47 WIB

JIS Uji Coba Pasang Rumput Hybird, Ini Keunggulannya

Senin, 20 September 2021 | 15:35 WIB
X