Gubernur Anies Diminta Perhatikan Hal Ini Jika Jakarta Lockdown

- Senin, 30 Maret 2020 | 14:18 WIB
Zita Anjani. Inatagram: @zitaanjani
Zita Anjani. Inatagram: @zitaanjani

AYO BACA : Handuk Kobe Bryant Laku Rp541 Juta

AYO BACA : Sandiaga Uno: Seharusnya DKI Jakarta Jadi Model untuk Karantina Wilayah

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Rencana Jakarta lockdown sedang dikonsultasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, siapakan Jakarta lockdown?
 
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, meminta agar Anies memperhatikan hal vital yang dibutuhkan masyarakat jika lockdown akan diterapkan. Kebutuhan pangan, alat medis hingga ketersediaan perlengkapan untuk tim medis harus diperhatikan. Jangan sampai karantina wilayah justru membuat masyarakat sengsara karena kekurangan bahan makanan.
 
"Jangan sampai kita membatasi ruang geraknya tapi tidak dibekali dengan sandang pangan, itu sama saja dibunuh perlahan warganya, bahaya," kata Zita, Senin (30/3/2020).
 
Selain itu, Anies diminta untuk menyiapkan tenaga medis. Ia meminta kesiapan dan logistik untuk kebutuhan medis harus terpenuhi lebih dulu.
 
"Dalam hal ini dokter dan perawat. Pemerintah menjamin ketersediaan Rumah sakit, Lab, dan ketersediaan Alat Perlengkapan Diri (APD) lengkap yang sesuai standard bagi para tenaga medis," kata dia.
 
Selain itu, Anies juga diminta melakukan pendataan terlebih dahulu mengenai siapa saja warga DKI yang berstatus Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP). Datanya juga harus diperbarui dengan membuat sistem yang canggih dan dibarengi swab test.
 
"Itu semua bisa kita lakukan dengan test yang berkualitas atau SWAB test dan berlakukan itu di manapun. Agar pemerintah tidak sulit lagi mencari sana sini siapa yang terjangkit, dan tidak hanya menduga-duga saja," jelasnya.
 
Sebelumnya, Anies sudah mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk menerapkan kebijakan lockdown di Jakarta.
 
Kabar tersebut dibenarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Surat yang diterima pemerintah pusat itu bernomor 143 dan diteken pada Sabtu, 28 Maret 2020.
 
"Diterima tanggal 29 Maret 2020 sore. Isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah," kata Mahfud saat dihubungi wartawan, Senin (30/3/2020).

AYO BACA : Tanggulangi Covid-19, Ridwan Kamil Potong Gaji Gubernur hingga ASN Jabar

Editor: Fitria Rahmawati

Tags

Terkini

Denda Prokes PPKM di Jakarta Capai Rp16 Juta Sehari

Minggu, 19 September 2021 | 13:20 WIB

Jelang PTM 1.500 Sekolah, Wagub DKI Beri Pesan Ini

Kamis, 16 September 2021 | 15:45 WIB

Polisi Amankan Rumah Pembuat Pil Ekstasi di Johar Baru

Kamis, 16 September 2021 | 14:33 WIB
X