Fraksi PDIP: Ada Indikasi Upaya Penyelundupan Kebijakan di BUMD DKI

- Rabu, 4 Desember 2019 | 16:34 WIB
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta (Ayojakarta.com/Aprilia Rahapit)
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta (Ayojakarta.com/Aprilia Rahapit)

JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Fungsi dan peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam menyampaikan pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.
 
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Johny Simanjuntak mengatakan fraksinya melihat adanya indikasi upaya penyelundupan kebijakan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Johny, PT Jakpro dalam struktur RAPBD 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan rumah DP 0 Rupiah, Pembangunan Stadium Internasional Jakarta, pembangunan LRT, Penyelenggaraan formula E, hingga mengurus revitalisasi Taman ismail Marzuki (TIM), yang diketahui seluruh kegiatan tersebut adalah janji politik dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Seharusnya, kata dia, program-program tersebut didelegasikan kepada SKPD-SKPD terkait, seperti rumah DP 0 rupiah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, dan revitalisasi TIM dikerjakan oleh Dinas Pariwisata.

"Penunjukkan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD menjadi tumpul karena seolah tidak diberi amanah oleh gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut," ungkap Jhonny di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Hal ini, lanjut Johny, diperparah dengan kehadiran TGUPP, sebagai perpanjangan tangan Gubernur di SKPD. pihaknya pun meminta agar anggaran TGUPP lebih baik menggunakan dana operasional Gubernur.

"Fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP. Oleh sebab itu, kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional Gubernur," kata dia.

Diketahui, anggaran penyertaan modal daerah (PMD) pada BUMD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 sebesar Rp 7,8 triliun, sementara pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 7,6 triliun, di mana Rp 500 miliar di antaranya adalah anggaran untuk program DP 0 Rupiah.  

Dengan anggaran tersebut PDIP meminta agar perencanaan dan pelaksanaan peruntukkannya lebih terbuka, dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menunjang PAD.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Terkini

Presiden Jokowi Resmikan Rusun Pasar Rumput

Senin, 20 September 2021 | 11:07 WIB

BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Malam Ini

Minggu, 19 September 2021 | 21:34 WIB

Denda Prokes PPKM di Jakarta Capai Rp16 Juta Sehari

Minggu, 19 September 2021 | 13:20 WIB

Jelang PTM 1.500 Sekolah, Wagub DKI Beri Pesan Ini

Kamis, 16 September 2021 | 15:45 WIB

Polisi Amankan Rumah Pembuat Pil Ekstasi di Johar Baru

Kamis, 16 September 2021 | 14:33 WIB
X