Potensi Ekonomi Menjanjikan, Pemerintah Didesak Rampungkan Regulasi Khusus Rokok Elektrik

- Jumat, 22 Januari 2021 | 17:03 WIB
Ilustrasi/ Rokok Elektrik (Pixabay)
Ilustrasi/ Rokok Elektrik (Pixabay)

TEBET, AYOJAKARTA.COM – Pemerintah diminta segera menyelesaikan regulasi terkait produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Sebab, potensi ekonomi dari sektor ini dinilai cukup menjanjikan.

HPTL ini sendiri merupakan hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Beberapa contoh produk HPTL di Indonesia antara lain, rokok elektrik (Vape) tembakau yang dipanaskan, tembakau kunyah, maupun kantong nikotin (nicotine patch).

Kepala Pusat Studi Konstitusi Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, para perokok dewasa di Indonesia menggunakan rokok elektrik (Vape) sebagai alat bantu untuk mengurangi konsumsi rokok konvensional.

Pada 2020 saja, pengguna Vape di Indonesia telah mencapai 2,3 juta jiwa. Sementara itu, penjual Vape telah mencapai 5 ribu toko. Oleh sebab itu, lanjut Trubus, dibutuhkan regulasi yang jelas untuk melindungi konsumen, terutama terkait standarisasi produk dan pencegahan produk ilegal.

AYO BACA : Pedagang Bakso dan Warteg di Depok Terdampak Mogok Pedagang Daging Sapi

"Regulasinya (untuk HPTL) harus tersendiri. Namun, sampai hari ini memang produksinya masih relatif kecil. Kalau idealnya, harusnya dibuat aturan tersendiri yang terpisah dari peraturan produk tembakau konvensional," kata Trubus dalam Webinar Bedah Riset Persepsi Konsumen di Indonesia terhadap Penggunaan Rokok Elektrik, Kamis (21/1/2021).

Menurutnya, sudah ada beberapa negara yang telah menerapkan regulasi tentang produk HTPL seperti mekanisme penggunaan dan sanksi. Misalnya Inggris.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, Mogadishu Djati Ertanto mengungkapkan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan konsensus SNI Hasil Tembakau Dipanaskan (HTP) yang saat ini baru saja melalui tahap jajak pendapat.

"Kementerian Perindustrian juga mengusulkan penyusunan RSNI E-liquid di tahun 2021. Untuk menetapkan SNI wajib, kami tentu sangat berhati-hati. Dari ratusan jenis produk makanan dan minuman, kami hanya terapkan enam SNI wajib. Karena hal ini (SNI wajib) akan berlaku untuk produk impor maupun dalam negeri, industri kecil maupun industri besar," ujarnya.

Halaman:

Editor: Husnul Khatimah

Tags

Terkini

Yamaha Berikan Diskon Servis di Bulan September Ceria

Jumat, 10 September 2021 | 17:23 WIB

Beli Yamaha Gear 125 Hemat Hingga Rp 3,5 Juta

Jumat, 10 September 2021 | 17:15 WIB

Performa dan Rencana Strategi bank bjb syariah 2021

Senin, 6 September 2021 | 15:57 WIB
X