SUBSIDI GAJI PEKERJA FORMAL: Sebagian Data Penerima Tak Valid, Ini Masukan Buat Menaker dari KPK dan BPJS Watch

- Kamis, 10 September 2020 | 20:42 WIB
ilustrasi BSU/ Suara.com
ilustrasi BSU/ Suara.com

TEBET, AYOJAKARTA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengancam bakal berikan sanksi bagi perusahaan yang asal-asalan memberikan data bantuan subsidi upah (BSU) pekerja. Karena, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun BP Jamsostek telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan ini.

"Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ida beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai Menaker Ida Fauziyah tak bisa serta-merta menyalahkan pihak perusahaan. Karena, sedari awal Kemenaker hanya mengandalkan data pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dari BP Jamsostek dan hal itu menimbulkan bias.

"Makanya, akan ada kasus atau kejadian yang tidak tepat sasaran. Karena masalah PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) belum juga dapat diatasi sempai sekarang dengan baik," kata Timboel kepada Ayojakarta, Kamis (10/9/2020).

Pemerintah, lanjut Timboel, tak hanya bisa membebankan kesalahan kepada perusahaan atau pemberi kerja terkait data yang tidak benar. Menurutnya, kesalahan tersebut dari awal dapat diantisipasi Kemnaker bersama BP Jamsostek dengan memiliki data yang terhubung langsung ke Direktorat Pajak.

"Cek datanya di situ. Menurut saya, ketentuan pajak memang rahasia, tapi dalam rangka bantu pemerintah, ya, tidak salah juga mereka buka data untuk memberitahu dari 15,7 juta target penerima BSU. Berapa banyak yang sebenarnya bergaji di atas Rp5 juta, tapi dilaporkan perusahaan ke BP Jamsostek memakai upah pokok minimum," ujar Timboel.

Timboel menambahkan, hal tersebut perlu segera dilakukan pemerintah untuk di Kuartal IV Oktober—Desember 2020. Oleh karena itu, dalam tiga bulan ke depan Kemnaker perlu menyiapkan sumber-sumber data lain sebagai wadah pengumpulan data pekerja calon penerima subsidi upah yang benar-benar membutuhkan.

AYO BACA : Siap-siap, Ancaman Pidana Menjerat Penerima BSU Gaji di Atas Rp 5 Juta, Segera Kembalikan Jika Tak Berhak Menerima!

"BSU tujuan utamanya adalah untuk mendukung daya beli pekerja. Oleh karena itu, carilah pekerja yang benar-benar membutuhkan, jangan cuma bersadarkan data BP Jamsostek," kata Timboel.

Halaman:

Editor: Fitria Rahmawati

Tags

Terkini

Cerita Perajin Kain Tapis

Jumat, 24 September 2021 | 07:10 WIB

Yamaha Berikan Diskon Servis di Bulan September Ceria

Jumat, 10 September 2021 | 17:23 WIB

Beli Yamaha Gear 125 Hemat Hingga Rp 3,5 Juta

Jumat, 10 September 2021 | 17:15 WIB
X