Hipmi Sarankan Kelembagaan Khusus di Sektor Hulu Migas

- Minggu, 14 Juni 2020 | 12:31 WIB
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Rama Datau  (Media Hipmi)
Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Rama Datau (Media Hipmi)

TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Di tengah situasi pandemik dan menurunnya harga minyak dan gas (migas), perlu dilakukan konsolidasi kelembagaan khusunya di sektor hulu migas

Dalam kondisi yang sulit ini, Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Rama Datau menyarankan adanya berbagai macam insentif dan penyederhanaan aturan. Hal lain yang bikin sektor hulu makin terpuruk adalah anjloknya harga minyak dunia beberapa hari terakhir.

"Untuk memperbaiki kondisi tersebut, kami menyarankan agar ada kelembagaan khusus yang menangani hulu, kebijakan investasi-fiscal terms, dan iklim investasi Badan Usaha Khusus (BUK) untuk menangani kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta memberikan insentif pada kegiatan eksplorasi," ujar Rama dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/6/2020). 

Rama menyebut aset yang dibeli masih milik negara harus dibebaskan pajak dan memotong jalur birokrasi.

"Kalau semua aset yang dibeli masih milik negara, bebaskan semua barang tersebut dari pajak, import duty, percepat proses, dan tidak perlu banyak yang menangani (dari SKK Migas langsung ke Bea Cukai)," ucapnya.

Ia menekankan terpenting saat ini adalah memastikan kelembagaan hulu migas, dalam hal ini SKK Migas masih bersifat adhoc.

"Dalam Omnibus Law yang sedang dibahas bahwa yang dimaksud BUMNK adalah SKK Migas," tegas Rama.

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Cerita Perajin Kain Tapis

Jumat, 24 September 2021 | 07:10 WIB

Yamaha Berikan Diskon Servis di Bulan September Ceria

Jumat, 10 September 2021 | 17:23 WIB

Beli Yamaha Gear 125 Hemat Hingga Rp 3,5 Juta

Jumat, 10 September 2021 | 17:15 WIB
X