Lapak Asik BPJamsostek Malah Bikin Berisik, Banyak Dikeluhkan

- Jumat, 8 Mei 2020 | 09:49 WIB
diskusi virtual bertopik Lapak Asik Bikin Asyik atau Berisik? (Kornas MP BPJS)
diskusi virtual bertopik Lapak Asik Bikin Asyik atau Berisik? (Kornas MP BPJS)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sejak Maret hingga Mei 2020, sudah banyak pekerja terkena Pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemik COVID-19. 

Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan besaran angkanya mencapai lebih dari 2,8 juta orang. Sebagian besar mereka mengajukan klaim jaminan hari tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah alami PHK.
Namun, banyak keluhan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam pengajuan klaim JHT, utamanya dengan sistem online Lapak Asik. 

Demikian hasil diskusi virtual bertopik Lapak Asik Bikin Asyik atau Berisik? yang diinisiasi Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (Kornas MP BPJS) pada Rabu malam (6/5/2020) lalu. Narasumber yang hadir Ketua Komisi IX DPR, Felly S Runtuwene; Ketua Kornas MP BPJS, Hery Susanto; dan anggota DJSN RI, Subiyanto. Diskusi virtual ini dipandu Ketua Korwil MP BPJS Jateng-DIY, Khusnul Imanudin selaku host. 

Felly mendesak BP Jamsostek untuk memberikan kemudahan pelayanan pencairan JHT bagi pekerja yang di PHK.  

“Jangan sampai langkah tersebut tidak dilakukannya. Bagaimanapun dana JHT sangat dibutuhkan pekerja yang di PHK untuk menyambung kehidupan mereka,” kata Felly.

Ia menjelaskan agar sistem pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempunyai metode dan teknologi yang canggih. Hal ini tidak cukup ada kemauan memperbaiki sistem saja tapi juga harus mengikuti peraturan yang mengikat.  

Menurutnya, pembatasan kuota pelayanan klaim JHT itu tidak ada dasar hukumnya.  “Harus berdasar pada aturan yang mengikat, jangan asal-asalan. Kami akan cek ke lapangan khususnya daerah yang paling banyak pekerja korban PHK,” kata Felly. 

Felly menekankan, jika sistem pelayanan klaim tidak diperbaiki bisa merusak citra BPJS Ketenagakerjaan.  

“Itu sama saja bunuh diri, apa yang mau diambil manfaatnya oleh rakyat jika tidak segera diperbaiki. DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk mengkaji lebih dalam penyimpangan dari pelayanan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Kami bisa meminta BPK RI untuk audit investigasi hal tersebut,” kata Felly.

Halaman:

Editor: Widya Victoria

Tags

Terkini

Yamaha Berikan Diskon Servis di Bulan September Ceria

Jumat, 10 September 2021 | 17:23 WIB

Beli Yamaha Gear 125 Hemat Hingga Rp 3,5 Juta

Jumat, 10 September 2021 | 17:15 WIB

Performa dan Rencana Strategi bank bjb syariah 2021

Senin, 6 September 2021 | 15:57 WIB
X